Pandangan Umum Fraksi PKS Terhadap Nota LKPJ

BATU BARA | Jelajahisumut.com, Fraksi PKS memberikan apresiasi setinggi tingginya atas segala jerih payah serta daya upaya yang dilakukan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Hal tersebut disampaikan Rodial saat paripurna pandangan umum fraksi atas nota LKPJ Pemkab Batu Bara di Aula Gedung DPRD Batu Bara pada Selasa (31/03/2026). 

Mulai dari Pimpinan hingga anggota, mulai dari jabatan tertinggi hingga yang terbawah dalam rangka mensukseskan program-program pembangunan yang dicanangkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Batu Bara dalam dokumen RPJMD. Dalam upaya menjalankan fungsi pengawasan DPRD, ungkap Wakil Ketua DPRD Batu Bara tersebut. 

Kemudian dalam rangka evaluasi jalannya pemerintahan sepanjang Tahun Anggaran 2025, Kami merasa perlu menyampaikan dan menkonfirmasi beberapa hal penting yang memerlukan respon dan jawaban resmi dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara.

Fraksi PKS merasa perlu menkonfirmasi dan meminta penjelasan terkait alasan yang jelas mengapa hingga saat ini masih banyak Kepala OPD hingga Kepala Sekolah yang masih berstatus PLT bahkan setelah setahun berjalannya periode Kepemimpinan. 

Menurut kami, kondisi demikian dapat menyulitkan bagi OPD dalam mengambil keputusan strategis mengingat kewenangannya yang terbatas. Kami merasa perlu menegkonfirmasi terhadap adanya keluhan dan informasi dari masyarakat terkait penghapusan honor tambahan bagi Tenaga Operator SIPD di beberapa OPD selama tahun anggaran 2025. 

Kondisi ini menurut kami bedampak pada efektifitas kinerja, terlebih lagi dalam kondisi beban kerja yang cukup berat tertama pada masa pembuatan laporan keuangan tahunan.

Fraksi PKS berharap mendapat perhatian lebih terhadap perbaikan kondisi Gedung DPRD Kabupaten Batu Bara yang semakin hari semakin memprihatinkan. Atap bocor, dinding mulai terkelupas dan lapuk, Kondisi mesin dan ATK yang rusak dan perlu segera di perbaiki, serta lainnya yang menurut kami sudah layak untuk mendapat perhatian dari kita semua demi menjaga keamanan dan kenyamanan aktifitas manusia di dalamnya. 

Terakhir, sebagai perhatian kami terhadap hiruh pikuk sengketa lahan Perkebunan di Kabupaten Batu Bara terutama di area Hak Guna Usaha PT. Socfind Indonesia, Fraksi PKS memandang perlu adanya keterlibatan Pemerintah Daerah bersama DPRD secara lebih serius dalam upaya percepatan penyelesaian sengketa tersebut serta memastikan keadilan bagi masyarakat Batu Bara. 

Maka berdasarkan hal tersebut, Fraksi PKS mendukung untuk segera dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) Pelaksanaan Plasma pada area Hak Guna Usaha Perkebunan se-Kabupaten Batu Bara.

Secara umum, Fraksi PKS mendukung serta mendorong LKPJ Bupati Batu Bara Tahun Anggaran 2025 ini untuk dibahas secara serius, efektif dan efisien pada Tingkat Pansus DPRD Kabupaten Batu Bara. (RZ),