Dukung Swasembada Pangan, IMABARA Desak Bupati Batubara Tinjau dan Usut Kilang Padi Mangkrak Era Zahir

BATU BARA | Jelajahisumut.com, Dukungan terhadap program swasembada pangan di Kabupaten Batubara kembali menjadi sorotan. 

Ikatan Mahasiswa Batubara (IMABARA) Cabang Medan mendesak Pemkab Batu Bara agar serius meninjau sekaligus mengusut keberadaan kilang padi yang dibangun pada masa pemerintahan Zahir, M.AP di desa Air Hitam Kecamatan Datuk Lima Puluh namun kini diketahui mangkrak dan tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Hal tersebut dikatakan Ketua umum IMABARA Medan Rifan Syahputra kepada wartawan melalui whatsapp pada Selasa (04/11/2025). 

Proyek yang konon menelan anggaran besar tersebut dulunya digadang-gadang menjadi pusat pengolahan padi modern di Batubara, namun kini hanya menjadi bangunan kosong yang tidak memberikan manfaat nyata bagi petani. Kondisi ini memunculkan kekecewaan mendalam di kalangan mahasiswa dan masyarakat, yang menilai pemerintah sebelumnya gagal memastikan keberlanjutan proyek strategis tersebut.

Selanjutnya, Ketua umum IMABARA Medan Rifan Syahputra menyampaikan pernyataan keras bahwa Kilang padi yang dibangun dengan dana besar di era Zahir kini terbengkalai tanpa kejelasan. Ini adalah bentuk pemborosan anggaran dan pengkhianatan terhadap cita-cita swasembada pangan.

“Kilang padi yang dibangun dengan uang rakyat kini bukan hanya mangkrak, tetapi juga kehilangan aset. Ada peralatan yang dulu kita lihat saat peresmian, sekarang sudah tidak ada lagi. Ini bukan hal sepele — ini potensi kerugian negara! Pemerintah harus bertindak cepat, jangan menutup mata” tegasnya. 

IMABARA menilai sudah saatnya Bupati Batubara yang menjabat saat ini menunjukkan ketegasan dan komitmen terhadap rakyat.

Langkah nyata diperlukan, bukan sekadar janji atau pernyataan normatif. Pemerintah daerah diminta segera membentuk tim audit dan investigasi yang melibatkan Inspektorat, Dinas Pertanian, serta unsur mahasiswa untuk memastikan transparansi pemeriksaan.

“Kami menduga ada kelalaian yang disengaja. Kalau proyek ini benar-benar dibiarkan dan tidak ada penindakan, artinya pemerintah ikut bertanggung jawab atas hilangnya aset negara” ujar Rifan. 

Kemudian IMABARA berharap pemerintahan saat ini tidak hanya berhenti pada peninjauan, tetapi juga menyiapkan langkah konkret agar kilang padi tersebut bisa dihidupkan kembali dan benar-benar memberi manfaat bagi para petani di Batubara. (Red),